Kawasan Stasiun Bekasi kerap menjadi titik kemacetan yang cukup parah, terutama pada jam-jam sibuk. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus melakukan berbagai upaya strategis. Salah satu langkah konkret yang kini tengah dipercepat adalah pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sekitar Stasiun Bekasi.
Kolaborasi Pemerintah dan PT KAI
Pembangunan JPO yang sedang direncanakan akan memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dengan adanya jembatan ini, para penumpang kereta api dapat langsung menyeberang ke sisi seberang tanpa harus bersinggungan dengan arus kendaraan yang padat di bawah. Kepala Dishub Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menyebutkan bahwa sinergi dengan PT KAI sangat penting untuk mewujudkan infrastruktur yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat.
Rekayasa Lalu Lintas untuk Kurangi Kemacetan
Selain pembangunan JPO, Dishub Kota Bekasi juga menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) di beberapa ruas jalan sekitar stasiun. Mulai 10 Juni 2025, ruas Jalan KH Agus Salim, Perjuangan, hingga Simpang Teluk Buyung diberlakukan sistem satu arah pada pagi dan sore hari. Kebijakan ini bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas serta meminimalisir kepadatan kendaraan yang biasa terjadi saat jam keberangkatan dan kepulangan penumpang kereta api.
Penjagaan Ketat dan Teknologi Pengawasan
Upaya penguraian kemacetan tidak hanya mengandalkan pengaturan jalur, tetapi juga dibarengi dengan penjagaan ketat oleh petugas Dishub hingga malam hari. Selain itu, pemasangan CCTV di berbagai titik strategis juga dilakukan untuk memantau arus lalu lintas secara real-time. Data dari CCTV tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk mengambil keputusan cepat ketika terjadi penumpukan kendaraan.
Harapan untuk Masa Depan Lalu Lintas Bekasi
Dengan adanya pembangunan JPO dan penerapan rekayasa lalu lintas yang tepat, diharapkan kemacetan di kawasan Stasiun Bekasi dapat berangsur teratasi. Selain mempermudah mobilitas warga, kebijakan ini juga meningkatkan keselamatan bagi pejalan kaki yang selama ini harus berhati-hati menyeberang di tengah kepadatan kendaraan.
Kebijakan terintegrasi seperti ini diharapkan bisa menjadi contoh penataan transportasi perkotaan yang efektif, khususnya di kota-kota penyangga Jakarta yang mobilitas penduduknya sangat tinggi setiap harinya.
