KOTA BEKASI — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menemui demonstran di depan kantor DPRD Kota Bekasi, Senin siang (1/9). Didampingi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah anggota DPRD, Tri mendengarkan langsung aspirasi warga.
Dalam kesempatan itu, Tri Adhianto menegaskan bahwa unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Ia menambahkan, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan didengar, diproses, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di pemerintahan.
Aksi unjuk rasa atau penyampaian aspirasi berlangsung tertib di tengah jalan depan kantor DPRD Kota Bekasi. Tri, Abdul Harris, serta jajaran Forkopimda mendengarkan tuntutan massa dengan sikap terbuka. Wali Kota Bekasi menegaskan komitmen pemerintah daerah menjaga integritas dan keamanan bersama. Ia menekankan bahwa dari eksekutif hingga legislatif bertekad menjadikan Bekasi sebagai kota anti anarkis dan anti korupsi.
“Suara rakyat tidak boleh diabaikan. Dari suara itu lahir kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” kata Tri. Ia menegaskan pemerintah hadir untuk mendampingi warga, bukan menjaga jarak.
Tri juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas di tengah dinamika sosial. “Bekasi harus menjadi contoh bahwa aspirasi dapat disampaikan secara damai dan bermartabat,” tegasnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Tri yang sebelumnya menyebut demonstran akan disambut layaknya tamu.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menegaskan semua aspirasi masyarakat akan ditampung dan diteruskan ke pemerintah pusat. Ia memberikan apresiasi kepada warga yang menyampaikan pendapat dengan tertib, mencerminkan kedewasaan demokrasi di Kota Bekasi.
Tri berharap suasana di Bekasi tetap kondusif. Ia juga mengingatkan agar kericuhan yang terjadi malam sebelumnya tidak terulang. Menurutnya, insiden tersebut diyakini bukan sepenuhnya ulah masyarakat Bekasi, tetapi dipicu provokasi pihak luar.
“Bekasi adalah rumah bersama. Mari jaga ketenangan, keamanan, dan persatuan di kota ini. Jangan biarkan provokasi memecah kebersamaan kita,” ujarnya.
Langkah Tri Adhianto menemui warga dinilai sebagai pendekatan persuasif yang memperlihatkan sikap kepemimpinan terbuka. Pemerintah daerah ingin membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Upaya ini menjadi sinyal penting bahwa aspirasi warga didengar secara serius, bukan hanya formalitas.
Tri berharap kebersamaan pemerintah dan masyarakat bisa menjadi kekuatan untuk menciptakan Bekasi yang damai, tertib, dan bebas dari praktik korupsi. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus lahir dari suara rakyat, yang disampaikan dengan cara damai.
Dengan langkah ini, Kota Bekasi diharapkan menjadi teladan daerah lain dalam membangun demokrasi yang sehat, tanpa anarkisme.
