Pemerintah Kota Bekasi mulai menyiapkan proyek pengendalian banjir di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati. Upaya ini dilakukan melalui rencana pembangunan polder dan pembenahan sistem drainase.
Langkah tersebut dikemukakan saat dilakukan peninjauan lokasi penanganan banjir di RW 007, RW 003, RW 004, dan RW 005 pada Kamis, 23 Juli 2026. Peninjaun dilakukan secara langsung oleh Lurah Jatimurni, Sekretaris Kecamatan Pondok Melati, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Bidang Tata Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.
Apa Itu Polder?
Polder merupakan sistem pengendalian banjir yang dirancang untuk menampung sementara air hujan sebelum dialirkan ke saluran pembuangan maupun sungai. Sebagai gambaran, polder merupakan sebidang tanah rendah yang dikelilingi tanggul, kolam retensi (penampungan air sementara), dan pompa air.
Keberadaan polder akan membantu kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan saluran pembuangan atau berada di wilayah dengan risiko genangan. Dengan adanya polder, air dapat dikendalikan lebih cepat sehingga potensi banjir dapat dikurangi.
Tindak Lanjut Kunjungan Wali Kota Bekasi
Lurah Jatimurni, Mochamad Sunaryadi, menjelaskan bahwa rencana pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wali Kota Bekasi ke Komplek Bina Arlin, RW 007, Pondok Jatimurni, pada 18 April 2026. Kunjungan tersebut dilakukan setelah kawasan itu terdampak banjir.
Faktor Penyebab dan Solusi Atasi Banjir
Berdasarkan hasil survei lapangan, Sunaryadi menemukan beberapa faktor yang menyebabkan banjir sulit untuk teratasi. Permasalahan tersebut meliputi penyempitan saluran air, sedimentasi lumpur yang menghambat aliran, serta padatnya jaringan utilitas di sekitar drainase.
Temuan tersebut menghasilkan penyusunan langkah penanganan untuk mengurangi risiko banjir di wilayah tersebut. Penangan tersebut meliputi perencanaan pembangunan polder yang terintegrasi dengan pompa air. Selain itu, pembenahan sistem drainase juga perlu dilakukan pada sejumlah titik yang selama ini kerap terdampak genangan.
Penanganan Dilakukan Secara Bertahap
Sebagai tahap awal, pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan tim pematusan untuk melakukan normalisasi saluran drainase. Normalisasi ini dilakukan melalui pembersihan sedimentasi dan penataan kembali aliran air. Langkah ini dilakukan sebelum pembangunan fisik polder dimulai supaya sistem drainase dapat berfungsi secara optimal.
Sunaryadi berharap upaya penanganan banjir ini dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan proyek tersebut. Melalui kolaborasi, diharapkan mampu mengurangi risiko genangan. Selain itu, dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
Ditulis oleh Deviana
