KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menandatangani kerja sama penguatan dan perluasan layanan kesehatan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan 27 kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan meski sedang berada di luar daerah asal. Melalui kerja sama tersebut, warga Jawa Barat dapat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit yang masuk dalam jaringan kerja sama antardaerah.
Jaminan Biaya Layanan Kesehatan Kelas III
Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan adalah jaminan pembiayaan perawatan kelas III, sesuai ketentuan dan skema yang telah disepakati bersama.
Kelas III adalah ruang rawat inap standar dengan beberapa tempat tidur per kamar. Layanan medisnya, seperti dokter dan tindakan, pada dasarnya sama dengan kelas lain. Perbedaannya terletak pada kenyamanan ruang rawat.
Kerja sama ini menjangkau tiga kelompok:
- Warga yang beraktivitas di wilayah lain.
- Warga yang tinggal sementara di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat.
- Pasien yang butuh rumah sakit dengan fasilitas dan kemampuan medis tertentu.
Kerja sama ini relevan bagi warga yang sering beraktivitas lintas daerah. Pasien pun tak perlu lagi pulang ke daerah asal untuk mendapat layanan yang sesuai.
Wali Kota Bekasi: Jarak Jangan Jadi Kendala
Tri menilai kolaborasi antardaerah menjadi langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Menurutnya, kerja sama ini akan membantu pasien yang membutuhkan layanan medis tertentu, terutama ketika fasilitas yang dibutuhkan berada di luar daerah asal.
“Kami menyambut baik kerja sama ini karena yang paling utama adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan. Jangan sampai masyarakat terkendala jarak atau berada di luar daerah asal ketika harus mendapatkan pengobatan,” ujar Tri.
Ia mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus kemudahan bagi warga Jawa Barat dalam mengakses layanan kesehatan.
“Ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka bisa mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medisnya tanpa harus terbebani persoalan administrasi dan pembiayaan, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Harapan: Manfaat Nyata
Menurut Tri, sinergi pemerintah provinsi dan 27 kabupaten/kota ini dapat memperkuat kualitas pelayanan publik di mana layanan dasar kesehatan menjadi fokus utamanya. Ia ingin kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan saja.
“Kami ingin kerja sama ini memberikan manfaat yang nyata,” tegasnya. “Pemerintah hadir untuk memastikan pelayanan dasar, khususnya kesehatan, dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan tepat.”
Penandatanganan menjadi langkah awal. Ukuran keberhasilannya adalah kemudahan warga mengakses layanan di lapangan.
Ditulis oleh Safina
