Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta Pusat. Acara digelar di Gedung Karya, Kementerian Perhubungan, dengan tema “kolaborasi strategis dan digitalisasi penanganan ODOL.” Rakornas resmi dibuka oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwaghandi, yang menekankan pentingnya langkah konkret bersama. Hadir pula sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Depok dan Wali Kota Manado, dalam forum koordinasi tersebut.
Rakornas menjadi wadah penting menyatukan pandangan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kendaraan over dimension and over loading (ODOL). Masalah ODOL masih menjadi tantangan serius karena memengaruhi keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat nasional. Diskusi membahas berbagai aspek strategis, mulai penguatan koordinasi lintas kementerian, pembinaan industri karoseri, hingga penegakan hukum. Selain itu, digitalisasi pengawasan kendaraan juga dibahas karena dinilai mampu memperkuat efektivitas pengendalian ODOL di lapangan.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan peran pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan nasional. Ia menegaskan, pemerintah daerah berada di garis terdepan sehingga harus selaras dengan langkah pemerintah pusat.
“Penanganan kendaraan ODOL membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah berada di garis terdepan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga penting bagi kami untuk menyamakan langkah agar target penertiban dapat tercapai,” ujarnya. Dengan pemahaman yang sama, daerah mampu melaksanakan kebijakan secara terukur, konsisten, dan sesuai dengan tujuan nasional.
Tri Adhianto juga menegaskan komitmen Bekasi berkontribusi aktif melalui pemanfaatan teknologi dalam sistem transportasi perkotaan. Bekasi saat ini tengah mendorong integrasi sistem digital untuk memantau kendaraan angkutan barang secara menyeluruh. Langkah tersebut mencakup penataan rute angkutan, pembangunan titik pengawasan terpadu, serta pemanfaatan data lintasan berbasis sensor. Upaya ini diharapkan memperkuat efektivitas pengendalian ODOL, meningkatkan transparansi, serta mendorong efisiensi transportasi darat.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia menekankan hasil Rakornas harus ditindaklanjuti melalui strategi implementatif, bukan sekadar wacana berulang. “Penanganan ODOL ini jangan hanya menjadi wacana yang berulang. Kita harus mampu merumuskan langkah konkret, implementatif, dan terukur agar persoalan ini tidak terus berjalan di tempat,” tegas Menhub. Ia menyampaikan perlunya langkah nyata agar persoalan ODOL segera teratasi dengan baik dan berkesinambungan. Kementerian bersama daerah diminta menyusun rumusan strategi berbasis teknologi yang lebih terintegrasi dan implementatif.
Pemerintah Kota Bekasi menegaskan dukungannya terhadap kebijakan hasil Rakornas demi transportasi darat yang lebih aman. Tri Adhianto menyebut Bekasi siap menjadi bagian dari solusi transportasi darat yang nyaman dan terjamin keselamatannya. Melalui digitalisasi, pengawasan kendaraan bisa lebih mudah dipantau lintas instansi dengan data akurat dan transparan. Kehadiran kepala daerah dalam Rakornas diharapkan memperkuat koordinasi nasional menghadapi isu ODOL secara kolektif.
Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, transportasi darat Indonesia dapat berkembang lebih tertib dan berdaya saing tinggi. Bekasi menunjukkan kesiapan menjadi kota yang mendukung transformasi transportasi aman, efisien, dan berbasis teknologi.
