KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan masyarakat. Salah satu poin aspirasi yang banyak disampaikan adalah evaluasi terhadap tunjangan anggota DPRD Kota Bekasi.
Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, didampingi Wakil Wali Kota Abdul Harris dan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi. Mereka menegaskan langkah evaluasi akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendengarkan suara publik.
Menerima Masukan dari Masyarakat
Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen melakukan kajian secara menyeluruh terhadap setiap masukan dari warga. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kami mendengar dan merasakan apa yang menjadi harapan warga Kota Bekasi. Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti bersama DPRD, tentu dengan memperhatikan aturan dan perundangan-undangan serta kemampuan fiskal daerah,” ujar Tri Adhianto.
Sejumlah isu prioritas turut menjadi sorotan pemerintah dan DPRD. Beberapa di antaranya adalah efisiensi anggaran daerah, penghapusan pajak bumi dan bangunan, serta program sekolah gratis. Transportasi publik, pembangunan infrastruktur, palang pintu kereta, jembatan penyeberangan orang, dan dukungan bagi pelaku UMKM juga menjadi fokus.
Seluruh usulan dari masyarakat akan dibahas secara teknis dengan perangkat daerah. Pemerintah menekankan pentingnya langkah yang terukur dan tepat sasaran untuk memberikan manfaat langsung bagi warga.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, memastikan pihak legislatif siap mendukung penuh langkah evaluasi. “Kami telah bersepakat dengan Wali Kota, semua aspirasi masyarakat akan dibahas dalam rapat-rapat komisi dengan OPD terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Pengkajian Pajak Daerah
Selain isu tunjangan, Pemkot Bekasi sedang mengkaji kebijakan pajak daerah. Kajian mencakup opsi pemberian diskon pajak dan penyesuaian mekanisme pembayaran untuk meringankan beban warga. Pemerintah juga menegaskan komitmen hidup sederhana dan efisiensi belanja agar APBD benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat.
“Uang yang kita kelola adalah uang rakyat, maka setiap rupiah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga Kota Bekasi,” tutup Tri Adhianto.
