Kehebohan melanda Kota Bekasi setelah muncul kabar adanya praktik pemindaian retina mata berhadiah uang tunai yang dilakukan oleh pihak Worldcoin melalui teknologi World ID. Dalam prosesnya, warga yang bersedia direkam iris matanya dikabarkan menerima imbalan uang sekitar Rp300 ribu hingga Rp800 ribu. Fenomena ini langsung mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Tri menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang membekukan aktivitas Worldcoin di wilayah Bekasi. Menurutnya, keamanan dan kerahasiaan data biometrik warga harus menjadi prioritas utama.
“Saya mendukung langkah Komdigi untuk menghentikan kegiatan Worldcoin di Bekasi. Kita harus hati-hati, jangan sampai warga dirugikan karena iming-iming uang. Belum ada jaminan keamanan data yang jelas,” tegas Tri.
Teknologi pemindaian retina memang terdengar canggih, tetapi juga menyimpan potensi risiko besar jika tidak diatur secara ketat. Data biometrik seperti iris mata bersifat sangat sensitif. Jika jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa fatal—mulai dari penyalahgunaan identitas hingga ancaman terhadap akses layanan keuangan.
Tri mengaku prihatin karena banyak warga tergiur oleh imbalan uang tanpa memahami risiko jangka panjang. Ia menambahkan, bahwa sebagai pemimpin daerah, dirinya merasa bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk eksploitasi data pribadi.
“Saya imbau warga untuk lebih berhati-hati. Jangan asal menyerahkan data, apalagi kepada pihak yang belum punya izin resmi,” jelasnya.
Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga global. Sebelumnya, beberapa negara seperti Kenya, Jerman, dan India sudah lebih dulu mengambil tindakan serupa terhadap Worldcoin karena alasan yang sama: keamanan data dan perlindungan privasi.
Dengan adanya tindakan preventif ini, diharapkan masyarakat Bekasi dapat lebih bijak dan waspada dalam menghadapi teknologi baru, terutama yang menyangkut data pribadi. Edukasi digital dan pengawasan ketat dari pemerintah menjadi kunci untuk menghindari dampak negatif di masa depan.
